Opini

Akhirnya, kita menganggap survey elektabilitas parpol di wilayah DKI Jakarta ini menjadi penting untuk kita cermati bersama. Lantaran DKI Jakarta boleh dibilang adalah etalase politik nasional

Gugatan Mitora Pte Ltd ini terkait kerjasama pemaduan seni dan teknologi dalam pengembangan TMII, dimana perusahaan Singapura ini kabarnya menggugat ganti rugi Rp 584 miliar serta penyitaan Museum Purna Bhakti Pertiwi beserta tanahnya yang berlokasi di Kawasan TMII.

Kalau ada prahara di industri asuransi misalnya, maka seyogianya fokus penyelamatan adalah kepentingan para nasabah. Mereka yang setia membayar premi, mereka bukan koruptornya, mereka yang tidak bersalah apa-apa.

Itulah intisari dari konsep ‘firehose of falsehood’. Dan Doktor Joseph Goebels (menteri propaganda Nazi) sudah mempraktekan serta membuktikan keampuhannya. Dekade tahun empatpuluhan jadi saksi sejarahnya, dimana suatu bangsa bisa ‘tersihir’ oleh agitasi walau dengan logika bengkok ala Adolf Hitler.

Sudah ada Kejaksaan, ada juga Kepolisian, dan ditambah lagi lembaga ad-hoc macam KPK. Katanya bakal ada lagi Tim Pemburu Koruptor. Manakala kasus bergeser dari pidana ke perdata maka telah tersedia Satgas Penanganan Hak Tagih Negara (terhadap BLBI contohnya).

Harun Masiku masih coba kami buru, belum ketemu juga,” begitulah pengakuan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulango di hadapan Komisi III DPR belum lama berselang (Rabu, 10 Maret 2021).

Partai politik bukan berhala! Partai politik adalah sarana para elit untuk meraih kekuasaan. Ia adalah sarana dalam bentuk organisasi. Jadi saya langsung saja bilang: partai tak perlu diberhalakan, dan jangan pernah diberhalakan!

Yang jelas, episode berikutnya adalah dideportasi! Ya, artinya diusir dari PNG oleh pemerintah sana. Bikin repot petugas imigrasi dan kemenlu saja.

Peristiwa ini mungkin lolos dari perhatian publik lantaran masih dibisingkan dengan berbagai isu sosial-politik lain yang memang berisik. Soal kisruh Partai Demokrat, sidang on-line versus off-line-nya MRS, soal teroris dan lain-lain.

Pokok dari PT Pelindo dalam menguasai Tata Ruang dan mengubah “Ruang Publik dan Pantai Publik” yang merupakan Aset Negara yang telah menjadi bagian dari Hak Adat Ulayat maupun Wilayah Administratif dari Kabupaten Banyuwangi merupakan Tata Ruang milik Publik dan siapapun tidak boleh ada yang mengkooptasi, fasilitas sarana prasarana maupun infrastruktur yang sejak dulu telah terbangun (Sebelum Kemerdekaan)