HEADLINES

Dinas BPKAD juga akan mengalami hambatan dan permasalahan baru ketidak singkronan pencatatan aset negara, dan berpotensi pelanggaran berat, bila hal ini terus diakomodir oleh oknum-oknum pelanggar aturan dan regulasi yang saling berkaitan,” Tutup Andi kepada wartawan.

“Ada tahapan, di tagih sampai 3 kali kalau sudah gak bisa, harus ada surat keterangan pailit dari pengadilan atau desa, kalau kelompok bubar juga harus buat surat keterangan atau lainnya yang di keluarkan oleh SKPD, kades dan camat. Untuk jelasnya ke tim evaluasi saja, ”

Adpaun Kelima tersangka bernama Suto Wijaya (65) Warga Plengsengan kelurahan Kampung Mandar, Harsono (55) Warga Dusun Krajan Desa Tampo, Safi’i(55) warga Dusun Krajan Desa Benculuk, Suparji (53) warga Dusun Krajan Desa Tampo dan Ari Harmono (36) warga Dusun Krajan Desa Benculuk

Berbeda dengan penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Ir. Mujiono. M.Si. saat dimintai pendapat menjelaskan, “Semua Dokumen harus sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta seluruh dokumentasinya”. Jawabnya singkat.

Lebih lanjut didik dalam pesan singkatnya mengatakan “Nawi sampean pingin ketemu aku mas, aku onok ke PU satu jam lagi,sampean tak adepno ambek KPA opo,o kok ganti paving”. Jelas singkatnya

Sementara  camat Kalipuro  Henry Suhartono A.P.S sos. mm. Menyampaikan bahwa pihak Kecamatan Kalipuro sudah melayangkan surat untuk pengajuan jalan namun masih ditangguhkan.
 
“pengajuan kemarin masih di tangguhkan bukan tidak di terima sedangkan dari kami pihak Kecamatan sudah bersurat kepada Dinas PU CKPP jadi masih di proses untuk ditindaklanjuti dan bisa di kerjakan,” tuturnya Selasa (5/10/2021)
 

informasi dilapangan pertama kali sebelum proyek tersebut di kerjakan, telah di surve lokasi tanah yang diduga milik kepala Desa alasbuluh, lalu karena dalam pelaksanaan proyek sumur bor tidak dilaksanakan di tempat yang di tunjuk pertama, kemudian Kepala Desa Alasbuluh mendatangi lokasi pengeboran sumur bersama anggota polisi,babinsa dan wartawan juga LSM, mungkin dikarenakan pekerjaan tersebut khawatir di hentikan secara paksa oleh kades alasbuluh, pelaksana Proyek sumur bor menghentikan sementara pekerjaanya

Perseteruan antara PKN dengan Ketua pengadilan tata usaha negara Surabaya ini, berawal dari Putusan majelis hakim PTUN Surabaya yang mengalahkan PKN, pada persidangan PKN melawan Dinas Pendidikan Jawa Timur

“terkait laporan saya ketika kami hubungi kejati via telpon, sudah di telaah dan tinggal Sprindik turun, dikarenakan hal ini banyak temuan dilokasi pekerjaan tersebut diantaranya patut diduga harganya terlalu tinggi tidak sesuai dengan yang dikerjakan, tidak sesuai spesifikasi / kualitas mutu patut dipertanyakan dan ada pengurangan volume mulai ukuran DEM dan panjang pemasangan pipa”. Imbuhnya

Lanjut, ketua GMBI ini menambahkan, “minimnya pengawasan dari konsultan pengawas adanya dugaan kongkalikong antara oknum PPTK Dinas dan konsultan pengawas proyek maupun rekanan. Dan ini sudah menjamur di Banyuwangi dan perlu di ungkap satu persatu,” Ungkap tegas ketua GMBI ini.