Opini

Jualan akhirat ini memang gampang untuk dijajakan oleh para Salesman Surga sebagai suatu komoditas politik. Akal bulus demi fulus yang dibungkus dengan jargon ‘membangkitkan perekonomian umat’ ternyatalah bukan untuk memotivasi umat, tapi malah sekedar memanipulasi umat.

Ulah Beberapa Pembangkang, Petualang dan Gelandangan Politik Akhir-akhir Ini

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (perkoncoan, politik dinasti) tak putus-putusnya dilakoni tanpa rasa malu dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Para politisi busuk seperti ini memang sudah putus urat malunya. Aji mumpung jadi mantra ilmu hitam mereka.

Program transformasi bisnis AXA Mandiri berbasis digital telah terbukti mampu mengerek kenaikan kinerjanya. Teknologi digital dioptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menaikan produktivitas para Financial Advisor (FA)nya.

Hentikan semua ucapan atau tindakan yang dapat menyinggung perasaan sesama saudara sebangsa dan setanah air.” – Joko Widodo, 19 Agustus 2019.

Akhirnya, kita menganggap survey elektabilitas parpol di wilayah DKI Jakarta ini menjadi penting untuk kita cermati bersama. Lantaran DKI Jakarta boleh dibilang adalah etalase politik nasional

Gugatan Mitora Pte Ltd ini terkait kerjasama pemaduan seni dan teknologi dalam pengembangan TMII, dimana perusahaan Singapura ini kabarnya menggugat ganti rugi Rp 584 miliar serta penyitaan Museum Purna Bhakti Pertiwi beserta tanahnya yang berlokasi di Kawasan TMII.

Kalau ada prahara di industri asuransi misalnya, maka seyogianya fokus penyelamatan adalah kepentingan para nasabah. Mereka yang setia membayar premi, mereka bukan koruptornya, mereka yang tidak bersalah apa-apa.

Itulah intisari dari konsep ‘firehose of falsehood’. Dan Doktor Joseph Goebels (menteri propaganda Nazi) sudah mempraktekan serta membuktikan keampuhannya. Dekade tahun empatpuluhan jadi saksi sejarahnya, dimana suatu bangsa bisa ‘tersihir’ oleh agitasi walau dengan logika bengkok ala Adolf Hitler.

Sudah ada Kejaksaan, ada juga Kepolisian, dan ditambah lagi lembaga ad-hoc macam KPK. Katanya bakal ada lagi Tim Pemburu Koruptor. Manakala kasus bergeser dari pidana ke perdata maka telah tersedia Satgas Penanganan Hak Tagih Negara (terhadap BLBI contohnya).