Bagi yang tertarik untuk mendalami kajian FFP ini bisa browsing di internet dengan mudah.
Index ini adalah suatu alat kritis yang bisa menyoroti tidak hanya tekanan-tekanan yang biasa dihadapi suatu negara, tapi juga ditengarai mampu mengidentifikasi manakala tekanan-tekanan itu mengarah pada bahaya gagalnya suatu negara.
Dulu juga Noam Chomsky pernah menulis (bukunya: Failed States, The Abuse of Power and The Assault on Democracy, 2006), bahwa negara gagal “…are identified by the failure to provide security for the population, to guarantee rights at home or abroad, or to maintain functioning (not merely formal) democratic institutions.”
Jadi soal rasa aman bagi penduduk, hak-asasi manusia dan berfungsinya institusi-institusi demokrasi.
Sekedar contoh pertanyaan dalam index itu adalah di bidang ekonomi yang menyangkut soal pembangunan infrastruktur. Begini beberapa pertanyaannya,
Are roads adequate and safe? (apakah jalan raya tersedia dan aman?). Are there adequate airports for sustainable development? (Apakah bandara tersedia secara memadai untuk pembangunan yang berkelanjutan?). Are there adequate railroads for sustainable development? (Apakah rel kereta api tersedia dengan memadai untuk pembangunan yang berkelanjutan?). Is there an adequate supply of fuel? (Apakah pasokan bahan bakar tersedia secara memadai?).
Di samping tentunya banyak pertanyaan lain untuk bagian dan indikator selanjutnya.
Nah kalau begitu jelas bahwa segala upaya pembangunan infrastruktur yang signifikan itu sangat perlu. Dan bukankah itu juga yang selama ini dikejar mati-matian oleh administrasi Presiden Joko Widodo?
Justru yang mesti dihindari adalah mangkraknya pembangunan infrastruktur itu. Dan soal mangkrak ini kiranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan rekan-rekannya di Fraksi Partai Demokrat DPR-RI bisa memahaminya dengan mudah bukan?
(08/07/2021)
Oleh: Andre Vincent Wenas, pemerhati ekonomi-politik.
