Jakarta: radarpublik.net – Berkelanjutan dan inklusif merupakan prinsip yang akan diterpakan pada rencana pembangunan di Kalimantan termasuk pembangunan Ibukota Negara yang baru. Kalimantan sebagai pulau terbesar di Indonesia memiliki posisi strategis untuk pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, dibalik itu semua pasti ada banyak tantangan yang menghadang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membicarakan perihal pembangunan IKN ini saat menjadi narasumber dalam acara Belt and Road Infrastructure Investment Roundtable on Indonesia Capital Relocation yang diselenggarakan oleh Indonesia Hongkong Trade Development Council (HTDC) secara virtual pada Rabu, 2 Desember 2020.
- DPC Peradi Banyuwangi Menyelenggarakan Acara Dirgahayu Peradi ke-21
- Rapat Paripurna, DPRD Kota Malang Sampaikan Laporan Banggar Dan Raperda Perubahan APBD TA 2025
- DPRD Malang Kota Rapat Pansus Penyertaan Modal BPR Tugu Artha
- DPRD Kota Malang Setujui Perubahan APBD, Wahyu Hidayat Optimis PAD Sesuai Target
- DPRD Malang Kota Laksanakan Rapat Paripurna Perubahan ABPD 2025 encapai 2,5T
Seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, terdapat 5 strategi utama yang akan diterapkan dalam pembangunan IKN nantinya. Dalam acara ini, menteri hanya menyoroti dua strategi yang akan dijalankan pertama Memperkuat konektivitas dan penyediaan layanan dasar di wilayah perkotaan, kedua memperkuat pusat pertumbuhan regional.
“Ibu kota negara baru kita akan menjadi pusat wilayah masa depan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia. Bidang sektor inovatif dan masa depan direncanakan akan dikembangkan di kawasan ini, menciptakan hub ekonomi baru di tengah Indonesia,” ujar Menteri.
