Bisnis sawit ini besarannya ibarat kapal induk yang raksasa. Untuk mengerem (menghentikannya) perlu jarak (waktu) tempuh yang tidak singkat. Semua sebetulnya sudah tahu soal ini, namun jadi terkesan politis kalau “kesalahan” masa lalu ini ditimpakan secara semena-mena ke pundak administrasi Jokowi. Iya khan.
Ini menyangkut soal ijin-ijin yang telah diberikan oleh administrasi pemerintahan terdahulu (tak usah disebutkan siapa, nanti ada yang ngambek lagi).
Kita semua masih ingat film pendek Harison Ford, “Years of Living Dangerously”, yang bercerita tentang deforestasi di Indonesia, kebakaran hutan dan tentang pembukaan kebun sawit yang brutal di era pemerintahan terdahulu (lagi, tak usah disebutkan era siapa, nanti ada yang ngambek).
Sudahlah, singkat cerita, Indonesia sedang bebenah diri. Ya bebenah diri! Kita sudah sadar bahwa sebagai warga dunia (warga bumi) yang baik, kita juga mesti “menyumbang” oksigen sebanyak-banyaknya bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Ini prinsip internasionalisme yang dirumuskan dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Fakta bahwa kita punya hutan dan ekosistem lingkungan yang bisa berkontribusi banyak sudah jelas. Dan jelas pula bahwa selama ini ada pihak-pihak (local maupun interlocal, sic!) yang telah ikut mengeksploitasinya dengan tidak adil. Ini sedang terus diperbaiki.
Maka sekarang, di tengah upaya kita bebenah diri, kita pun bertanya kepada mereka yang ikut menikmati produksi oksigen dari hutan-hutan kita, “…seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya!”
Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Untuk itu butuh kolaborasi! Ya, kerja sama dari semua pihak dengan pikiran yang bersih dan hati yang jujur. Tidak dilumuri kepentingan ala ‘bad-samaritans’.
Kita pun mendukungnya. Ini bukan soal berpihak pada oligarki, tapi ini soal kemanusiaan yang adil dan beradab! Prinsip internasionalisme yang digaungkan Bung Karno sejak dulu.
07/11/2021
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi-Politik, Direktur PERSPEKTIF.
