Jokowi tentu juga tahu bahwa ia bakal mesti menghadapi berbagai konsekuensi dengan pertanyaannya itu. Dan dalam hal ini jelas perlu keberanian untuk menanggung konsekuensi atau risikonya.
Sontak saja “keberanian” Jokowi untuk “menantang” negara-negara maju dengan dua pertanyaannya itu mendapat respon yang rupa-rupa dari berbagai kalangan.
Misalnya saja dari NGO (non-governmental organization) macam Greenpeace yang terkesan ikut-ikutan menekan. Jangan salah menduga lebih dulu, kita bukannya anti-Greenpeace, justru kita sangat menghargai “kontrol-sosial” yang dilakukan oleh NGO macam Greenpeace.
Kritik semacam itu memang perlu, hanya saja hendaknya argumentasi yang diajukan juga adil dan seimbang. Sehingga tidak terkesan jadi menyudutkan kebijakan serta aksi nyata yang mampu dan de-facto telah dilakukan oleh administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini.
Ambil contoh dari apa yang disampaikan Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dalam situs resmi Greenpeace Indonesia. Tentang dua hal, soal rehabilitasi hutan mangrove dan deforestasi.
Pertama, tentang pernyataan Jokowi bahwa Indonesia disebut telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024. Leonard Simanjuntak mengritisi,
“Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia yaitu 3.489.140,68 ha (tahun 2015) yaitu 23% dari ekosistem mangrove dunia. Namun lebih dari setengah dalam kondisi rusak yaitu seluas 1.817.999,93 Ha. Sampai hari ini alih fungsi lahan gambut untuk tambak, pemukiman, illegal logging, perkebunan, infrastruktur di kawasan pesisir seperti reklamasi, jalan, pariwisata dan pelabuhan, masih terus terjadi. Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran dari darat seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak dan juga sedimentasi akibat rusaknya kawasan hulu sungai.
Rencana pemerintah untuk merestorasi hutan mangrove seluas 600.000 ha di tahun 2024 terdengar sangat hebat, tetapi jika dibandingkan luas hutan mangrove yang rusak di Indonesia yang telah mencapai 1,8 juta hektar, hal ini tidak ambisius mengingat hutan mangrove mempunyai fungsi ekologi yang sangat vital bagi kawasan pesisir yang saat ini sedang menghadapi ancaman krisis iklim.
