Bahwa saat ini, Bangsa dan Negara selama tahun anggaran APBN 2020, masyarakat jasa konstruksi khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya tengah menghadapi sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Guna menghindari terjadinya PHK dimasa pandemi yang sangat besar jumlahnya dari seluruh asosiasi yang belum terakreditasi sebanyak 60 asosiasi badan usaha dan 35 asosiasi profesi yang telah tercatat dan diberi kewenangan VVA oleh LPJK adalah merupakan tenaga terdidik dan terlatih yang dilaksanakan oleh LPJK selama ini.
Untuk itu, FLAJK meminta kepada Menteri PUPR agar pada masa transisi, pelayanan penerbitan SBU/SKA/SKT dapat dilakukan oleh semua asosiasi baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, sehingga seluruh asosiasi mendapatkan kesempatan yang sama dalam membina angotanya masing-masing, sebagaimana kepengurusan LPJK masa bhakti 2016-2020 ( unsur dan non unsur kedudukan pelayanan di LPJK adalah sama. Agar kiranya dengan demikian tidak terjadi kegaduhan pada masyarakat jasa konstruksi di daerah. Tutup ketum FLAJK Ir. Veri Senovel.
