Opini Publik : radarpublik.net – Kabarnya usulan eksekutif tentang perubahan nomenklatur Kemenristek dan Kemendikbud serta Kementerian Investasi sudah disetujui oleh DPR.
Lalu sempat ada “keramaian” berturut-turut soal jajaran direksi dan komisaris di BUMN. Bahkan beritanya heboh soal sampai Prabowo ngamuk-ngamuk katanya. Hmm…
Aroma reshuffle kabinet makin tercium jelas. Kapan dan siapa jadi isu utamanya. Perbincangan publik soal itu pun ramai, dan tentu saja tak kalah ramai adalah lobi-lobi politik di kamar terang maupun di ruang-ruang gelap.
Ya tak salah lagi, semua aktor dan kekuatan politik sudah bergerak menyiapkan kuda-kudanya masing-masing, untuk apa? untuk apa lagi kalau bukan menyongsong Pemilu 2024 yang “cuma” tinggal 3 tahun lagi.
Jangan lupa juga bahwa pra Pemilu 2024 ada event politik besar di tahun 2022 (tahun depan). Ada apa memangnya? Tahun 2022-2023 adalah tahun dimana sekitar 200-an kepala daerah akan habis masa tugasnya dan bakal digantikan oleh para Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat (Pj) yang ditunjuk langsung oleh Presiden via Kemendagri.
Konstelasi politik Indonesia akan tetap dinamis dan cenderung panas. Tentang siapa pengganti Presiden Joko Widodo menjadi tema sentral.
Plus isu derivatifnya, siapa menteri yang diganti? diganti oleh siapa? Siapa dirjen baru? Siapa Direktur dan Komisaris yang baru di BUMN yang strategis? Dan seterusnya. Itu semua jadi “rebutan” para aktor politik.
Kita semua maklum bahwa kontestasi Pilpres, Pileg maupun Pilkada tentu membutuhkan Pil Kuat (amunisi finansial) yang tidak kecil dosisnya. Itu penting bagi semua aktor politik yang mengincer kursi-kursi jabatan. Kursi jabatan itu berarti pemegang mandat kekuasaan.
