Opini Publik : radarpublik.net – “Kita harus membela negara, jelas, itu harus!,” begitu pesan sahabat saya Ustad Taufik Damas. Kemudian ia melanjutkan, “Tapi membela pemerintah, itu boleh, bukan harus.” Lho apa bedanya?
Ya bedalah, keharusan itu mutlak. Sedangkan boleh itu ya boleh dibela, tapi juga boleh dikritik. Itu saja kok maksudnya. Jelas bukan? Kalau benar ya didukung, kalau melenceng ya dikritik. Dan tatkala dikritik ya jangan baperan.
Karena administrasi pemerintahan itu scope (cakupannya) sangat luas, sehingga rentang kendali dari seorang Presiden Joko Widodo pun perlu bantuan (peran) publik untuk “membantu”nya. Bagaimana membantunya?
Ya dengan masukan dan kritik. Bukan mengkritik pribadi Jokowi, tapi mengkritik dan memberi masukan bagi kebijakan administrasi pemerintahannya, termasuk kebijakan dari para pembantunya (menteri-menterinya). Soal importasi beras pada saat yang tidak pas misalnya.
Sederhana saja sih sebetulnya. Tapi biasanya yang baperan itu bukan pemerintahnya, tapi para pendukung fanatik dan tentu saja para buzzers yang sama dan sebangun mentalitasnya dengan buzzers para oposisi. Sama-sama pakai kaca-mata-kuda!
Kata orang, anjing herder memang lebih galak daripada tuannya.
Tapi bukankah para pendukung, kubu mana pun, khan manusia, bukan herder? Ya betul, lantaran itulah kita senantiasa mengajak dan menghimbau jangan pernah mau pakai (atau dipakaikan kaca-mata-kuda, alias dicuci otak) untuk jadi seperti herder itu.
Dalam hal apa saja sih isu hangat atau panas yang sering dipakai untuk menggosok dan menggerakkan para herder itu?
Menurut kawan saya (Ustad Taufik Damas) paling tidak saat ini ada tiga isu politisasi yang sering dipakai: Politisasi Agama, ini isu sudah lama. Lalu ada lagi yang baru, yaitu Politisasi Pancasila, dan Politisasi Jokowi. Lho?
Politisasi Agama sudah pada mahfum bukan? Lalu apa itu Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi.
