Opini Publik: radarpublik.net – “Hentikan semua ucapan atau tindakan yang dapat menyinggung perasaan sesama saudara sebangsa dan setanah air.” – Joko Widodo, 19 Agustus 2019.
Lagi -lagi soal penistaan agama. Seperti tidak ada lelahnya bangsa ini menyibukkan diri dengan soal yang satu ini.
Apa sih sulitnya untuk membawa urusan agama hanya sebagai urusan privat-vertikal? Alias urusan pribadi dengan Tuhan via kepercayaan masing-masing dengan yang di atas.
Kalau ada yang mau membahas soal agama ya perlakukan saja sebagai diskusi terbatas internal, mau antar sesama penganut agama yang sama atau lintas agama yang berbeda. Khususkan saja sebagai forum dialog lintas iman untuk mereka yang memang terbuka hati dan pikirannya.
Untuk mereka yang tidak mau ikut serta dalam dialog itu ya tidak usah ikutan. Sederhana saja khan? Kenapa mesti dibikin ribet sih?
Negara ya fokus saja dalam soal penegakan hukum, ketertiban serta distribusi keadilan sosial. Siapa pun yang melanggar serta bikin keributan sosial dan ya proses secara hukum.
Sementara ini kita punya kementerian yang mengurusi soal agama, kementerian agama. Ini juga sebagai simbol negara ikut-ikutan dalam soal agama yang seyogianya jadi urusan privat.
Beruntung saja saat ini kita dapat menteri agama yang rasional-nasionalis serta punya jiwa kepemimpinan. Tapi itu bisa sampai kapan?
Fenomena seperti Joseph Paul Zhang, Yahya Waloni, Rizieq Shihab, Abdul Somad, Lia Eden atau banyak lainnya masih saja bikin kotor blantika wacana sosial politik. Ya fenomena sosial yang rentan dipolitisir oleh para petualang politik.
