Sampai ke aparat penegak hukum sendiri yang kerap juga ‘masuk angin’ dalam kerja penegakan hukum yang tak pernah tegak-tegak.
Ambil contoh soal yang baru saja terjadi, yaitu penggeledahan PT Jhonlin Baratama (milik Haji Isam) di Kalimantan Selatan yang katanya bocor infonya sehingga semua barang bukti yang dicari KPK sudah hilang (dihilangkan) dengan sengaja.
Lalu Dewan Pengawas KPK pun buka suara soal akan diusutnya siapa pembocor informasi itu. Media (mainstream maupun sosial) jadi ramai memperbincangkannya.
Padahal kalau dilihat dari rentang waktu penggeledahannya sendiri sudah menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa terjadi jeda waktu (kesenjangan) yang begitu lama antara penggeledahan pertama (18 Maret 2021) dengan penggeledahan kedua (9 April 2021). Tiga minggu lebih!
Akal waras publik tentu saja bisa mereka-reka dengan mudah bahwa telah terjadi kesengajaan untuk memberi ruang waktu yang amat lega bagi para penjahat ekonomi-politik untuk menghilangkan jejak kriminalnya bukan?
Namun seperti biasa, ruang publik akhirnya diramaikan (dibikin ramai) dengan berbagai narasi yang memang sengaja pula disemprotkan hanya untuk bikin ‘clutter’ atau ‘smoke-screen’, semacam asap pengalih (bahkan penghalang) perhatian publik terhadap isu pokoknya.
Dari dua contoh di atas, isu pokoknya adalah: pertama, ada pemuka agama tertentu yang melakukan tindakan kriminal (melawan hukum), bukan soal kriminalisasi pemuka agama atau bahkan melakukan tekanan terhadap umat agama tertentu.
