Jakarta: radarpublik.net– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional membuka acara Rakorgub, dalam rangka penyusunan RKP tahun 2022 untuk wilayah Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua. Acara tersebut digelar pada hari Rabu, (24/02/2021). Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN menyebutkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, diantaranya ada yang diklasifikasikan sebagai faktor penghambat dan faktor penghambat utama.
“Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah kualitas pendidikan, sedangkan faktor lainnya adalah aspek pembiayaan dan ketenagakerjaan. Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur adalah aspek pembiayaan, daya saing ekonomi dan infrastruktur,” ujar Menteri.
Menteri menjelaskan faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat adalah SDM pendidikan dan infrastruktur, sedangkan faktor penghambat lainnya adalah daya saing ekonomi. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan adalah SDM Pendidikan, SDM Kesehatan, fiskal dan inflasi. Di Kalimantan tengah, SDM Pendidikan, daya saing ekonomi, fiskal dan inflasi serta infrastruktur menjadi faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi.
“Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara adalah SDM pendidikan, aspek pembiayaan. Sementara itu faktor penghambat lainnya adalah SDM ketenagakerjaan. Di Provinsi NTT faktor penghambatnya adalah SDM pendidikan, fiskal dan inflasi dan infrastruktur. Faktor penghambat lainnya adalah SDM kesehatan, regulasi dan institusi,” ucap Menteri.
Menteri menyampaikan faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku adalah fiskal dan inflasi, regulasi dan institusi. Faktor pendukung lainnya adalah daya saing ekonomi. Di Provinsi Maluku Utara penghambatnya adalah fiskal dan inflasi, regulasi dan institusi. Faktor penghambat lainnya adalah SDM kesehatan dan infrastruktur.
“Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua adalah SDM pendidikan, regulasi dan institusi dan infrastruktur. Faktor penghambat lainnya adalah SDM kesehatan, fiskal dan inflasi. Di Provinsi Papua Barat penghambatnya adalah adalah daya saing ekonomi, fiskal dan inflasi serta infrastruktur. Faktor penghambat lainnya adalah SDM kesehatan, regulasi dan institusi,” lanjut Menteri.
