Opini Publik : radarpublik.net – Pembunuhan enam anggota Laskar FPI dengan alasan sepihak “menyerang” Polisi yang masih butuh bukti penyelidikan independen adalah sinyal pelanggaran HAM berat. Bukan semata aparat tetapi juga Rezim Jokowi. Hingga kini tidak ada klarifikasi atau instruksi apapun sebagai bukti bersihnya Pemerintah. Jokowi diam seribu satu bahasa.
Komnas HAM dan lembaga-lembaga HAM lain harus mengendus dengan langkah yang diharapkan serius. Organisasi HAM internasional juga perlu dilibatkan, hal ini agar tidak terulang kasus pelanggaran HAM pada peristiwa 21-22 Mei 2019 yang selesai begitu saja dengan hasil penyelidikan komisi bentukan polisi sendiri.
Setelah bertubi-tubi didera masalah “yang dibuat sendiri” seperti revisi UU KPK, RUU HIP ataupun Omnibus Law, kini Pemerintahan Jokowi menghadapi masalah baru yang lebih serius yakni ancaman pelanggaran HAM berat atas penculikan, pembunuhan atau pembantaian 6 orang anggota FPI.
Sebelumnya Pemerintah juga dipusingkan oleh kasus korupsi dimana dua Menterinya menjadi pesakitan dan ditahan oleh KPK. Pemerintahan Jokowi memang lemah, rapuh dan amburadul dalam mengelola negara. Tingkat kepercayaan rakyat terus merosot. Terkesan menjalankan roda pemerintahan tanpa visi dan misi. Seenaknya.
