Kabupaten Banyuwangi

Karena itu, para pedagang dalam pasar sangat mengkhawatirkan, pengunjung akan semakin malas masuk dalam pasar karena bingung parkir dan terkesan semrawut, dengan pembangunan pelebaran trotoar oleh Pemkab Banyuwangi.

“Pada surat pemberitahuan kita, kurang lebih ada 500 orang yang kita terjunkan pada hari Kamis depan. Berkenaan aspirasi mengenai temuan proyek yang ada di lapangan. Salah satunya di Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian,” tandasnya.

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Tahun anggaran 2020 oleh BPK, temuan tersebut bernilai lebih dari Rp 2 miliar rupiah yang macet alias tak bergulir.

Di akhir kegiatan sosialisasi tersebut ditutup dengan Foto bersama serta Pemberian Plakat dan Cendramata oleh Keempat narasumber kepada Ir. HM. Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI, yang diwakili oleh Tenaga Ahlinya Aurangzeb, SE

Dinas BPKAD juga akan mengalami hambatan dan permasalahan baru ketidak singkronan pencatatan aset negara, dan berpotensi pelanggaran berat, bila hal ini terus diakomodir oleh oknum-oknum pelanggar aturan dan regulasi yang saling berkaitan,” Tutup Andi kepada wartawan.

“Ada tahapan, di tagih sampai 3 kali kalau sudah gak bisa, harus ada surat keterangan pailit dari pengadilan atau desa, kalau kelompok bubar juga harus buat surat keterangan atau lainnya yang di keluarkan oleh SKPD, kades dan camat. Untuk jelasnya ke tim evaluasi saja, ”

Lebih lanjut didik dalam pesan singkatnya mengatakan “Nawi sampean pingin ketemu aku mas, aku onok ke PU satu jam lagi,sampean tak adepno ambek KPA opo,o kok ganti paving”. Jelas singkatnya

Sementara  camat Kalipuro  Henry Suhartono A.P.S sos. mm. Menyampaikan bahwa pihak Kecamatan Kalipuro sudah melayangkan surat untuk pengajuan jalan namun masih ditangguhkan.
 
“pengajuan kemarin masih di tangguhkan bukan tidak di terima sedangkan dari kami pihak Kecamatan sudah bersurat kepada Dinas PU CKPP jadi masih di proses untuk ditindaklanjuti dan bisa di kerjakan,” tuturnya Selasa (5/10/2021)
 

“terkait laporan saya ketika kami hubungi kejati via telpon, sudah di telaah dan tinggal Sprindik turun, dikarenakan hal ini banyak temuan dilokasi pekerjaan tersebut diantaranya patut diduga harganya terlalu tinggi tidak sesuai dengan yang dikerjakan, tidak sesuai spesifikasi / kualitas mutu patut dipertanyakan dan ada pengurangan volume mulai ukuran DEM dan panjang pemasangan pipa”. Imbuhnya

Lanjut, ketua GMBI ini menambahkan, “minimnya pengawasan dari konsultan pengawas adanya dugaan kongkalikong antara oknum PPTK Dinas dan konsultan pengawas proyek maupun rekanan. Dan ini sudah menjamur di Banyuwangi dan perlu di ungkap satu persatu,” Ungkap tegas ketua GMBI ini.