Penasehat hukum Raden Priyono pun menegaskan, bahwa “Tindakan Ir Raden Priyono melakukan penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tersebut semata-mata hanyalah melaksanaan kebijakan pemerintah serta melakukan kewajiban hukumnya selaku Kepala BP Migas.”
Raden Priyono pun mengaku tidak makan uang sepeser pun dari kebijakan JK itu. Kabar cerita bahwa Raden Priyono sewaktu menjabat sebagai Kepala BP Migas kerap menolak berbagai usulan “kerjasama” dari konspirasi mafia-migas. Sehingga ada yang bilang bahwa pengambing-hitaman Raden Priyono ini adalah juga lantaran “tekanan” dari konspirasi mafia-migas itu. Walahuallam soal ini.
Lalu entah bagaimana persisnya resolusi rapat yang diinisiasi oleh Wapres Jusuf Kalla pada 21 Mei 2008 yang dihadiri oleh Menteri ESDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas sampai akhirnya hanya Raden Priyono dan Djoko Harsono yang jadi terdakwa bahkan hukumannya akhirnya diperberat jadi 12 tahun.
Padahal dulu tujuan rapat yang dipimpin oleh Jusuf Kalla itu adalah demi Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, dengan agenda khusus pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur.
Memang ada masalah waktu itu di PT TPPI, singkatnya setelah diterpa krisis moneter 1998, TPPI menghentikan produksinya lantaran harga outputnya lebih rendah dari harga inputnya. Lebih besar pasak dari pada tiang. Model bisnis yang terbalik-balik.
TPPI kolaps, sahamnya lalu diambil alih oleh pemerintah. Sejak itu TPPI yang bergerak di bidang migas saham mayoritasnya (60%) dikuasai oleh Pertamina dan Pemerintah.
Lalu 10 tahun kemudian, tanggal 21 Mei 2008 Wapres Jusuf Kalla menggelar rapat di Istana Wapres, agendanya Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, khususnya tentang pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi TPPI dalam penyediaan supply BBM di kawasan Jawa Timur. Untuk keperluan itu TPPI harus diselamatkan.
Diputuskan dalam rapat itu agar BP Migas, Pertamina dan PT TPPI bisa menuntaskan pembahasan soal skema bisnis yang saling menguntungkan. Termasuk soal harga jual minyak mentah/kondensat kepada PT TPPI.
Sampai di tahun 2009, Kepala BP Migas saat itu, Raden Priyono, menindaklanjuti perintah rapat itu dengan menyuntik dana ke PT TPPI sebesar USD USD 2.716.859.655 (2,7 miliar dollar lebih).
Namun ternyata belakangan hari terjadi masalah. Entah masalah apa. Akhirnya PT TPPI mengembalikan uang sebesar USD 2.588.285.650 (2,58 miliar dollar lebih) ke Kemenkeu sehingga masih ada selisih yang belum dikembalikan, senilai USD 128.574.004 (128,5 juta dollar lebih). Dan ini adalah utang TPPI kepada negara (BP Migas).