“Untuk mewujudkan desa digital memerlukan peran serta dari seluruh pihak seperti kesiapan jaringan, fasilitas perbankan, dan sebagainya. Kita tidak bisa berjalan sendiri,” terangnya.
Mendes PDTT mengharapkan semua desa bisa menerapkan layanan berbasis aplikasi atau digital sehingga akan memudahkan kinerja pemerintahan desa maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan. “Semua pelayanan desa menggunakan aplikasi. Itu harapan kita ke depan, sehingga masyarakat yang butuh surat keterangan tinggal isi aplikasinya dan pada saat yang ditentukan datang ke balai desa, (tinggal) ambil”, paparnya.
Menteri Abdul Halim Iskandar juga mengapresiasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Purbalingga, khususnya BUMDes “Serang Makmur Sejahtera” Desa Serang.
Menteri mengatakan hal itu dibuktikan dari lahan yang digunakan untuk D’Las ada empat model, antara lain lahannya milik masyarakat dan bangunannya milik BUMDes, serta lahan dan bangunan milik masyarakat namun fasilitasi pengelolaan oleh BUMDes. “Berarti desa lain bisa investasi di sini. Kalau kebetulan punya tanah kas desa yang berdekatan dengan sini, bangun saja, nanti dikelola BUMDes ini, itu sudah investasi desa lain ke Desa Serang,” katanya.